Ketua DPRD Sulbar – Massa Aksi Sepakat Tolak UU Omnibus Law

0
34
Ket.Foto: Ketua DPRD SUlbar Suraidah Saat Menerima Pengunjuk Rasa di Kantor DPRD Sulbar.

KLIKSULBAR.ID – MAMUJU, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Sulbar, melakukan aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law, di kantor DPRD Sulbar, Senin, 12/10/20.

Kehadiran massa aksi yang dipimpin Korlap Muhammad Hasanal, diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi.

Ket.Foto: Ketua DPRD dan Aliansi Mahasiswa Sepakat Tolak UU Omnibus Law.

Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi dan massa aksi menolak keberadaan UU Omnibus Law, yang melaporkan dengan penandatanganan petisi.

Menurut Hasanal, kehadiran UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi 1945, karena statusnya akan menjadi payung hukum bagi yang lain. Sedangkan, Indonesia saat ini tidak sedang menerapkan sistem hukum common law.

“Yang dimana, diatur berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Sistem hukum seperti ini, kemudian menjadikan hakim, sebagai satu-satunya sumber pengambilan keputusan dalam pengadilan itu sendiri, ”ucap Hasanal dalam pernyataan sikapnya.

Selain itu ia, menurut Hasanal, UU Omnibus Law juga mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia, yang menginginkan terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Ket.Foto: Ketua DPRD dan Aliansi Mahasiswa Sepakat Tolak UU Omnibus Law.

“Lihat saja, untuk sektor ketenagakerjaan, buruh yang lebih ditindas dengan menerapkan sistem pemberian upah, menurut jam kerja mereka dan standarisasinya ada pada upah minimum provinsi dan pengurangan upah minimum kota,” katanya.

“Belum lagi, wajib diwajibkan kerja Delapan jam per hari, serta pesangon bagi buruh dihilangkan,” sambung Ketua Cabang PMII Mamuju itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, mengungkapkan bahwa dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR-RI, Tanggal 05 Oktober 2020, telah menimbulkan aksi unjuk rasa masyarakat se Indonesia.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Barat, bersama seluruh masyarakat Sulawesi Barat, menolak menolak Omnibus Law dan meminta agar UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh DPR-RI dicabut serta meminta presiden RI, agar segera mengeluarkan Perpu, sebagai UU Omnibus Law, ”beber Suraidah saat membacakan pernyataan sikapnya di hadapan para mahsiswa

Berikut 3 poin resmi Aliansi Perjuangan Rakyat Sulbar:

  1. Omnibus Law Batalkan.
  2. Cabut UU Cipta Kerja.
  3. Cabut UU Minerba.
    (Advertorial)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here