Pansus DPRD Sulbar Teleconference Bahas Dampak Sosial Covid-19

0
70
Ket.Foto: Ketua Pansus, H Sukardi M Nur,

KLIKSULBAR.ID – MAMUJU, Virus Corona atau Covid-19 yang telah merebak di berbagai wilayah di dunia, Indonesia, juga di Provinsi Sulbar, telah membawa dampak cukup besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terutama dampak sosial.

Untuk itu, sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulbar menggelar pertemuan dengan Pansus pengamanan dampak sosial bersama sejumlah institusi terkait lainnya, di gedung DPRD Sulbar, Jumat (17/4/2020).

Pertemuan ini turut dihadiri masing-masing Ketua Pansus, H Sukardi M Nur, Wakil Ketua Pansus, Dr H Muliadi Bintaha, MM, Yusri M Nur dari Partai Perindo, Ikhsan dari Partai Hanura, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, A Bau Akram, Sekretaris Dewan, Drs Wahab Hasan Sulur, serta Kabag Umum DPRD Sulbar.

Ketua Pansus Pengamanan Dampak Sosial terkait masalah virus Corona atau Covid-19, H Sukardi M Nur, mengatakan, dampak sosial yang ditimbulkan dari merebaknya virus Corona tidak saja dirasakan para pelaku usaha kecil dan menengah, tapi juga kepada tenaga kerja harian.

”Dengan kehadiran Pansus Pengamanan Dampak Sosial ini diharapkan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, bisa dilakukan pendataan terhadap permasalahan tersebut,” kata Ketua Pansus, H Sukardi M Nur.

Pertemuan ini sendiri digelar dalam bentuk teleconference bersama anggota dewan lainnya. Lanjut H Sukardi mengatakan, permasalahan dampak sosial dari merebaknya virus Corona ini perlu dibicarakan dengan pihak Dinas Sosial.

”Dalam penanggulangan dampak sosial dari Covid-19, tidak saja satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus menyikapinya. Tapi juga OPD lainnya, seperti dinas ketenagakerjaan, BPBD, serta pemerintahan desa (PMD). Karena itu, kita mau mengetahui data dan apa kebutuhan masyarakat harus kita bantu yang memang betul-betul menghadapi masalah tersebut,” paparnya.

Wakil Ketua Pansus Pengamanan Sosial Covid-19, Dr H Muliadi Bintaha, menyatakan, saat ini masyarakat butuh juga peralatan penyemprotan. Harapan masyarakat, peralatan ini disetiap pintu masuk. ”Sehingga setiap pintu masuk di kecamatan dan desa akan kita bisa berikan bantuan peralatan tersebut,” harap Dr H Muliadi Bintaha.

Selain itu, Muliadi Bintaha juga mengharapkan ada pendataan nantinya secara konkret melalui komunikasi dengan pihak dinas sosial setiap kabupaten untuk mengetahui masalah yang terjadi di tengah masyarakatnya.

Sehingga setiap kabupaten itu nantinya pada kegiatan Pansus anggota DPRD Provinsi Sulbar akan didampingi pihak kabupaten dan juga pihak OPD yang terkait dari Provinsi Sulbar.

Muh Yusri M Nur, anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Pasangkayu, mengatakan, sebelum Pansus turun ditiap kabupaten tersebut sebaiknya dilakukan pembagian wilayah. Sehingga dalam penanganan masalah yang dirasakan masyarakat dapat secepatnya diatasi.

”Ada sebuah harapan yakni mampu dilakukan dengan cepat dan tanggap terhadap masalah yang ada di tengah masyarakat. Termasuk masalah kebutuhan masyarakat yakni bantuan,” papar Muh Yusri M Nur, politisi Partai Perindo dalam rapat bersama anggota Pansus lainnya melalui teleconference.

Lain halnya dengan Muh Ikhsan, anggota DPRD Sulbar dari Partai Hanura yang lebih menyoal pada peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulbar.

”Dalam menindaklanjuti masalah bencana adanya Covid-19, maka dalam peran dan ujung tombak ini adalah BPBD. Untuk itu, dalam rapat yang akan ditindaklanjuti pada Senin (20/4), perlu juga dihadirkan BPBD Sulbar. Jangan hanya yang dihadirkan Dinas Sosial. Kalau perlu OPD terkait akan kita libatkan bersama dalam mengambil keputusan ini terkait masalah dampak sosial yang ada di tengah masyarakat akibat adanya Covid-19,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Mamuju ini.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, A Bau Akram menyikapi masalah yang disampaikan Ketua Pansus, H Sukardi M Nur, pihaknya selaku Kepala Dinas Sosial akan merespon Tlterhadap bantuan kepada masyarakat.

”Tetapi kita butuh juga koordinasi dengan pihak kabupaten jika kita turun menindaklanjutinya dengan didasari datanya. Sehingga kita baru bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang betul-betul mengalami dampaknya,” kata Kadis Sosial Sulbar ini.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulbar, Drs Wahab Hasan Sulur, menyatakan, untuk proses ini bisa dipetakan terhadap jadual dan juga tim yang akan turun. Sehingga peroses perjalanan Pansus ini akan secepatnya tuntas.

Maka menurutnya, perlu ada pembagian wilayah terhadap tim, di antaranya untuk wilayah Mateng, Pasangkayu Mamuju, Majene, Polman, dan Mamasa.

Untuk itu, Ketua Pansus Penanggulangan Dampak Sosial, H Sukardi M Nur, menyikapi berbagai masukan menyatakan, langkah itulah akan dilakukan dengan membagi tim perwilayah. Sehingga masalah ini akan seceapatnya tertangani.

Ketua Pansus juga menyampaikan, pada rapat berikutnya, Senin (20/4), akan dilakukan dengan model teleconference dengan menghadirkan pihak OPD bersangkutan, di antaranya Dinas Koperindag, sosial, ketenaga kerjaan, BPBD, dan pemerintahan desa (PMD). (*/FA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here