Ketua DPRD Sulbar Terima Nota Keuangan Dan RAPBD-P 2019

0
23
Ket.Foto: Sekretaris Proivnsi Muhammad Idris Menyerahkan Nota Keuangan Kepada Ketua DPRD Sulbar, Hj.Amalia Fitri.

KLIKSULBAR.ID – MAMUJU, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar),Hj Amalia Fitri menerima Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2019 yang diserahkan oleh Sekprov Sulbar , Muhammad Idris di ruang paripurna DPRD Sulbar,Kamis (29/08)

Penyerahan dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar.

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengatakan, rapat paripurna tersebut diselenggarakan atas permintaan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melalui surat yang telah disampaikan kepada pihaknya beberapa waktu lalu.

“Dengan diserahkannya nota keuangan dan RAPBD-P tersebut, akan menjadi bahan masukan bagi fraksi-fraksi di DPRD Sulbar dalam menyusun dan menyampaikan pemandangan umumnya pada rapat paripurna selanjutnya,”kata Amalia.

Pada kesempatan tersebut masing -masing fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi.

Fraksi PAN melalui juri bicaranya, Ajbar menyoroti permasalahan GTT-PTT. Ia meminta untuk sesegera menerbitkan SK kontrak kerja pada tenaga GTT dan PTT Tahun 2019 sebagai dasar untuk membayarkan gaji kontrak mereka

Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, Saoda berharap agar proses pembahasan RAPBD perubahan dan ranperda betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan derah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Sulawesi Barat,.

Fraksi Keummatan, melalui juru bicara Yuki Permana mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kordinasi dan evaluasi pada sejumlah perbankan yang ada diProv Sulbar terkhusus Bank Sulselbar dalam hal penyaluran kredit mikro sudah seberapa besar capaian penyaluran dana KUR tersebut karena hal tersebut sangat membantu masyarakat.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Hamzah Sunuba berharap agar proses pembahasan RAPBD perubahan TA.2019 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Provinsi Sulbar.

Fraksi Indonesia Hebat, melalui juru bicara Al Malik Pababari,berpandangan agar pemerintah merasionalkan belanja langsung serta belanja tidak langsung agar dana yang sedikit memiliki serapan yang besar dan membawa azas manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada diProv.Sulawesi Barat ini.

Sementara fraksi Gerindra dan PDI Perjuangansetuju untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat selanjutnya.

Dalam penjelasan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar atas nota keuangan dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, penyusunan RAPBD-P 2019, dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit kerja organisasi, serta antara kegiatan dan jenis belanja.

“Hal itu juga disebabkan adanya sisa lebih anggaran tahun lalu yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. “Terangnya

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD,Amalia Aras dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Muh.Thamrin Endeng,Arman Salimin, Almalik Pababari,Hamzah Sunuba,yuki permana, Hj.Jumriati,Ajbar,Mukhtar Belo, Muh.Tasrif, Yahuda,Saoda dan OPD terkait. (rls/)

Adventorial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here