Bahas Ranperda RUED, Pansus DPRD Sulbar Berkunjung Ke-Mateng

0
30
Ket.Foto: Rapat Pansus DPRD Sulbar Bersama Buppati Mamuju Tengah dan OPD

KLIKSULBAR.id – MAMUJU TENGAH, Untuk mendapatkan masukan data-data pendukung dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ,tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulbar tahun 2019-2050. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar berkunjung ke-Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Kamis (8/8/2019) kemarin.

Pertemuan itu, berlangsung diruangan rapat Bupati Mateng yang dihadiri oleh Bupati Mateng, H. Aras Tammauni, Kepala Bappeda Mateng, Ishaq Yunus, Kepala Dinas PU PR Mateng, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mateng, Kadis Pertanian, Kabag Hukum, Pansus DPRD, staf ahli Bupati dan asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Sulbar.

Dihadapan tim Pansus DPRD Sulbar, Bupati Mateng H. Aras Tammauni menuturkan,bahwa di Kabupaten Mateng sudah ada beberapa investor yang datang untuk menanamkan investasinya. Namun, pihaknya tidak mau berjanji dan mengambil sebuah keputusan, karena tidak adanya payung hukum yang mendukung terkait dengan Perda RUED tersebut.

“Inilah yang kita tunggu-tunggu sejauh mana peran Anggota DPRD Sulbar dan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk menyikapi potensi-potensi yang ada di Provinsi Sulbar bahkan yang ada di Kabupaten Mateng ini,” ujar Aras

“Hampir semua kabupaten, Pansus RUED ini yang di tunggu-tunggu. Bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu persoalan misalnya tambang jika tidak ada kejelasan dari Provinsi, Kami dari kabupaten senantiasa menunggu keputusan dari persoalan tersebut, yang mana kami harus lakukan dan apa yang harus kami kerjakan dilanpangan,” sambungnya.

Ket.Foto: Rapat Pansus DPRD Sulbar Bersama Buppati Mamuju Tengah dan OPD.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Mateng, Ishaq Yunus saat ditemui diruang kerjanya, Jum’at (9/8/2019) menuturkan, Pansus DPRD Sulbar yang berkunjung ke Kabupaten Mateng dalama rangka membahas terkait penyusunan Ranperda tentang RUED Provinsi Sulbar tahun 2019-2050.

“Ini dilakukan karena Provinsi Sulbar yang terdiri dari 6 kabupaten ituemiliki potensi sumber daya energi yang luar biasa. Nah untuk memgolala itu harus ada payung hukum sebagai pijakan kita dalam mengelola energi yang ada di Sulbar,” tutur Ishaq

Lanjut Ishaq, Ada dua kabupaten yang menjadi target utama dalam penyusunan Ranperda RUED tahun 2019-2050 di Provinsi Sulbar, yaitu: Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mateng. Karena berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa, Kabupaten Mateng juga memiliki energi yang luar biasa. Baik tambang emas, maupun tambang tembaga, seng bahkan energi yang terbarukan.

“Karena itulah saat ini Pemprov Sulbar melalui DPRD Sulbar melakukan Kunjungan Kerja untuk menggali informasi dan meminta masukan serta data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Ranperda RUED. Tujuanya adalah untuk meminta masukan dari Pemkab Mateng, kemudian meminta masukan terkait data-data potensi pengembangan energi yang ada di Kabupaten Mateng,” terangnya

Meskipun Provinsi Sulbar memiliki potensi yang besar di bidang energi, tapi kalau belum memiliki payung hukum untuk mengelola energi tersebut, maka tidak bisa dilakukan. Saat ini sudah banyak investor yang melirik dan mau berinvestasi di Sulbar dibidang energi, hanya terkendala karena payung hukumnya yang belum ada.

“Oleh karena itu, untuk menjawab kondisi itu maka Pemprov bersama DPRD Sulbar menggagas Ranperda RUED. Kita berharap dengan adanya Perda tentang RUED, kedepan potensi energi yang ada di Provinsi Sulbar khususnya di Kabupaten Mateng bisa kita mamfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Mateng,” ungkapnya

Dari pertemuan itu kata Ishaq, ada beberapa catatan yang dimasukkan oleh OPD tekhnis untuk penyempurnaan dan perbaikan Ranperda RUED. Termasuk yang disampaikan kepada Pansus DPRD Sulbar bahwa, kewenangan energi itu ada di Provinsi, tetapi ketika berbicara potensi itu berada di kabupaten. Sehingga harus diatur dalam Perda RUED itu ketika lahir.

“Ada mekanisme pengelolaan termasuk bagaimana ketika potensi itu dikelola harus berdampak kepada kabupaten, karena dia sebagai penghasil energi.Sekalipun kewenangannya ada di provinsi, tapi harus dirasakan hasil dan mamfaatnya baik provinsi maupun kabupaten, bahkan sampai tingkat desa, karena lokasi energi ini itu ada di Desa. Oleh karena itu, Perda RUED ini berpihak kepada semua baik Provinsi, kabupaten dan Desa.” Tutupnya (*)

Advertorial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here