DPRD Sulbar Percepat Ranperda 3/2013

0
20
Ket.Foto: Anggota DPRD Sulbar Hj.Hastuti Indriani .

KLIKSULBAR.id – MAMUJU, Sisa masa jabatan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2014-2019 sisa menghitung hari, namun semangat legislator wanita dari partai Golongan Karya, Astuti Indriani tak menciut dalam memperjuangkan hak dan perlindungan anak.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, pencegahan pernikahan usia anak disuarakannya dalam paripurna pembahasan sejumlah ranperda yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sulbar, Senin, (5/8/2019).

Ditemui usai sidang yang digelar selama 2 jam tersebut, Astuti Indriani menjelaskan, usulan revisi Perda yang disuarakannya melalui jalur Perda Inisiatif DPR untuk menekan jumlah pernikahan usia anak yang terbilang tinggi di wilayah Sulawesi Barat.

“Angka pernikahan usia anak sangat tinggi, sehingga kita DPRD Provinsi Sulbar dan Pemerintah Provinsi harus hadir untuk konsisten dan komitmen dalam menekan angka tersebut melalui sebuah payung hukum. Kita berharap payung hukum ini dapat memberi penguatan anggaran dalam menekan pernikahan usia anak,” tutur Astuti.

Di dalam usulan Ranperda tersebut juga akan mengatur sanksi bilamana terjadi pernikahan usia anak dalam masyarakat. Namun terkait sanksi apa yang akan diberikan, Astuti enggan menyebutkannya.

“Nantilah, ini masih berproses, persoalan sanksi ini masih jadi diskusi kami. Sebelum Perda ini disahkan, kita terlebih dahulu akan menggelar rapat dengar pendapat dengan stakeholder dan instansi terkait untuk mengetahui usulan-usulan apa saja terkait Perda ini,” ucap Astuti.

Selain sanksi, revisi Perda tersebut akan menitikberatkan batasan usia suatu pernikahan. Astusi menilai, ada ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam memberi batasan usia dewasa dan anak.

“Ada ketidakkonsistenan dalam batasan usia (penilaian, red) anak dan dewasa, Undang-Undang Pernikahan menyebut usia 16 hingga 19 tahun dikatakan dewasa dan dapat menikah, sedang di peraturan lain seperti lalu lintas, usia dewasa untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun, lalu di regulasi lain, usia di bawah 18 tahun masih menjadi tanggungan orang tua. Hal ini yang coba kami pertegas di Perda ini terkait batasan usia pernikahan,” tukas Astuti.

Mengenai Perda yang diperjuangkannya tersebut, Astuti mengaku telah menelaahnya selama tiga tahun sebelum didorong untuk kemudian dibahas agar mendapat kekuatan hukum tetap menjadi Peraturan Daerah.

Ket.Foto: Anggota DPRD Sulbar Hastuti Indriani dan Fatmawati.

“Saya bersama LSM dan aktivis perempuan telah mengkaji Perda ini selama tiga tahun dengan dana pribadi dan tanpa dukungan APBD. Kami melakukan dialog, penelitian, hingga sampling. Alhamdulillah, ini sudah memasuki fase pertama legislasi dan kami berharap dapat sesegera mungkin ditetapkan menjadi suatu produk hukum,” ungkap Astuti.

Dengan Perda ini, lanjutnya, diharapkan akan ada dukungan penguatan anggaran dalam program-program yang bisa meminimalisir pernikahan usia anak, sehingga nantinya berefek kepada penurunan angka anak putus sekolah, stunting, gizi buruk, kematian ibu, dan masalah sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian.Selain sanksi, revisi Perda tersebut akan menitikberatkan batasan usia suatu pernikahan. Astusi menilai, ada ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam memberi batasan usia dewasa dan anak.

“Ada ketidakkonsistenan dalam batasan usia (penilaian, red) anak dan dewasa, Undang-Undang Pernikahan menyebut usia 16 hingga 19 tahun dikatakan dewasa dan dapat menikah, sedang di peraturan lain seperti lalu lintas, usia dewasa untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun, lalu di regulasi lain, usia di bawah 18 tahun masih menjadi tanggungan orang tua. Hal ini yang coba kami pertegas di Perda ini terkait batasan usia pernikahan,” tukas Astuti.

Mengenai Perda yang diperjuangkannya tersebut, Astuti mengaku telah menelaahnya selama tiga tahun sebelum didorong untuk kemudian dibahas agar mendapat kekuatan hukum tetap menjadi Peraturan Daerah.

“Saya bersama LSM dan aktivis perempuan telah mengkaji Perda ini selama tiga tahun dengan dana pribadi dan tanpa dukungan APBD. Kami melakukan dialog, penelitian, hingga sampling. Alhamdulillah, ini sudah memasuki fase pertama legislasi dan kami berharap dapat sesegera mungkin ditetapkan menjadi suatu produk hukum,” ungkap Astuti.

Dengan Perda ini, lanjutnya, diharapkan akan ada dukungan penguatan anggaran dalam program-program yang bisa meminimalisir pernikahan usia anak, sehingga nantinya berefek kepada penurunan angka anak putus sekolah, stunting, gizi buruk, kematian ibu, dan masalah sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian. (*)

Advertorial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here