Di Hari Anti Korupsi, Polres Mamuju Ungkap Kasus Korupsi APBD-P 2013 Di Dinas Perkebunan Sulbar

0
265
Ket.Foto: Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Syamsuriansyah.

KLIKSULBAR.id MAMUJU, Dua orang tersangka kasus korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A APBD-P 2013 yang merugikan negara Rp 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) berhasil diungkap Satuan Reskrim Polres Mamuju.

Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Syamsuriansyah mengatakan bahwa kerugian negara terkait dana perluasan kebun kelapa sawit di kecamatan Tommo tersebut tidak tersalurkan kepada masyarakat. 

“Tersangka Pertama berinisial ZM (57) selaku PPTK dan SPR (57) selaku P.A,” ungkapnya, Senin (10/12/2018).

AKP Syamsuriansyah menambahkan bahwa tersangka Melanggar  Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 Tentang tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Dari hasil penyelidikan bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian yang bersumber dari APBD-P (anggaran pendapatan belanja daerah perubahan) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

“Hasil penyelidikan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan kepada 11 (sebelas) kelompok tani dengan perincian bantuan sejumlah Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per tiap kelompok tani,” kata Kasat Reskrim Polres Mamuju, AKP Syamsuriansyah.

Lanjut dia, kegiatan tersebut dilaksanakan sejak bulan November 2013 s.d. Desember 2013 yang dikerjakan secara swakelola oleh 11 (sebelas) kelompok tani yang beralamatkan di Desa Leling Utara 10 (sepuluh) kelompok dan Desa Saludengeng 1 (satu) kelompok di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.

Kelompok Tani Kecamatan Tommo yang telah ditetapkan selaku kelompok tani penerima bantuan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1295 tahun 2013, tanggal 21 Nopember 2013 tentang penetapan kelompok tani penerima bantuan. 

“Kasus ini akan selalu dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan  akan ada tersangka lain terkait penyalahgunaan anggaran tersebut,” ucapnya.

“Hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan keterangan ahli bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),” tutupnya. (/*FA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here