Mogok Kerja, Perawat Honorer Mamuju Justru Diintimidasi

0
2332
Perawat Honorer Demo
Ket.Foto: Seorang Perawat Membawa Spanduk “Jangan Anak Tirikan Perawat”.

KLIKSULBAR.id MAMUJU, Ratusan perawat honorer dan sukarela yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) di Kabupaten Mamuju, melakukan aksi mogok kerja sejak Kamis 6 Desember 2018 lalu, hingga waktu yang tidak ditentukan. 

Para tenaga medis ini merupakan perawat yang bekerja di 22 puskesmas dan RSUD Kabupaten Mamuju.

Demi menuntut kesejahteraan dari Pemerintah daerah, para perawat honorer dan sukarela juga menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Mamuju. Mereka menuntut Pemda Mamuju agar memberikan upah sesuai dengan UMK.

Meski demikian, beberapa hari setelah aksi pemogokan itu, beredar surat resmi di media sosial dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju bernomor: 007/1899/IXI/2018/RSUD yang berisi lima point yang di cap dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Mamuju, dr. Titin Hayati, MARS.

Ket.Foto: Surat Edaran RSUD Mamuju.

Di surat edaran tersebut tertulis bahwa beberapa ruang perawatan di RSUD Mamuju digabung menjadi satu karena terkendala kurangnya tenaga perawat, di poin keempat dan kelima juga tertulir bahwa para perawat sukarela dan honorer yang melakukan aksi mogok kerja segera aktif kembali. Jika tidak, maka mereka dianggap mengundurkan diri dan akan diberhentikan.

Menanggapi surat edaran tersebut, anggota GNPHI Mamuju, Mardin, menilai surat edaran yang dikeluarkan direktur RSUD itu terkesan diskriminasi dan mengintimidasi para perawat non Sukarela honorer maupun kontrak.

“Kami mogok itu menuntut hak kami yang tidak diberikan oleh pemerintah, kok RSUD dengan seenaknya mengeluarkan surat edaran seperti itu,” cetusnya saat ditemui di Warkop 12 Mamuju, Sabtu (8/12/2018).

Meski telah melakukan hearing dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju, nasib perawat sukarela dan honorer tetap tak berubah.

Puncak kekesalan Perawat Sukarela Honorer dan kontrak terjadi saat pemkab Mamuju menolak menambah besar anggaran untuk tenaga perawat.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan pemkab yang tidak bisa mengakomodir tuntutan kami, padahal DPRD ingin menambah anggaran untuk kesejahteraan perawat,” ujar Masdin.

Belasan tahun perawat-perawat bertahan mengabdikan dirinya sebagai perawat dan beraharap upah mereka bisa lebih baik.

“Coba renungkan, gaji yang kami terima tidak sebanding dengan sekolah kami selama ini dan apa cukup upah empat ratus ribu rupiah untuk menagkahi keluarga kami,?” ungkapnya.

“Kami kompak dan bertahan sampai kapan pun, meski berbagai ancaman itu muncu. Senin 10 desember kami serentak akan mengambalikan KTA yang diminta oleh pihak RSUD,” tandasnya. (/*FA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here