FPPI Mamuju: Kini RSUD Sudah Terlihat Kewalahan Menangani Pasien

0
1908

KLIKSULBAR.id MAMUJU, Kini Pelayanan kesehatan yang kurang maksimal sangat terasa sekali jika kita berada di Puskesmas ataupun Rumah Sakit milik pemerintah kabupaten Mamuju.

Dimana di rumah sakit saat ini sangat kekurangan tenaga medis perawat akibat dari mogoknya ratusan perawat honorer dan sukarela di Kabupaten Mamuju.

BACA JUGA : Mogok Kerja, Perawat Honorer Mamuju Justru Diintimidasi

BACA JUGA : Harga Diri Perawat Honorer Mamuju Kian Terabaikan Tanpa Pengakuan

Bisa dikatakan perbandingan tenaga medis perawat ASN dan honorer di rumah sakit sangat jauh signifikan. Yaitu 20% : 80%, dimana 80% didominasi oleh tenaga medis honorer dan sukarela.

Seperti pantauan dari media kliksulbar.id saat berada di rumah sakit umum daerah terlihat beberapa ruang perawatan terkembok dan dialihkan ke ruang perawatan lain karena mengondisikin jumlah perawat ASN yang sedikit serta mengikuti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh direktur RSUD Mamuju yang bernomor: 007/1899/IXI/2018/RSUD yang berisi lima point yang di cap dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Mamuju, dr. Titin Hayati, MARS.

Ket.Foto: Surat Edaran RSUD Mamuju.

Seperti di IGD, jumlah perawat umumnya ada 24 orang, akibat dari mogok kerja dari perawat honorer kini jumlah perawat yang biasanya berjumlah 24 orang hanya tinggal dua yang juga merupakan perawat ASN.

Kita tahu bersama bahwa pelayanan kesehatan merupakan wadah pelayanan publik serta tempat pengabdian diri kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kader FPPI Kota Mamuju Wahyu mengatakan bahwa fakta dilapangan sangatlah berbeda dengan stagemen yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Mamuju, H.Suaib yang mengatakan bahwa dengan mogoknya ratusa perawat tidak memengaruhi pelayanan kesehatan.

“Kita lihat kantor pelayanan kesehatan, disana mereka sangat kewalahan. Ditambah surat edaran direktur RSUD yang menggabungkan beberapa ruang perawatan menjadi 1, itu sudah terlihat sekali bahwa mereka kewalahan,” ucap Wahyu.

Tak hanya pelayanan rumah sakit daerah namun puskesmas yg ada di Kabupaten Mamuju pun mengalami hal yang sama.

Dammpak ini kemudian menjadi keluhan dari masyarakat sebagai pasien. 

Di rumah sakit daerah dan juga puskesmas yg ada di Kabupaten Mamuju hanya perawat ASN dan bidan yang menggantikan tugas perawat honorer.

Gerakan mogok kerja yg dilakukan perawat honorer yang mereka lakukan adalah buntut dari pemerintah Kabupaten Mamuju yang tidak mengindahkan apa yang mereka tuntut sebagai hak dari perawat itu sendiri.

Pemda telah menganaktirikan para perawat honorer dan sukarela. 

“Padahal perawat adalah profesi dengan keilmuan dan keahlian spesifik serta pelaksanaan profesinya dilandasi oleh regulasi yang kuat dalam bentuk undang undang nomor 38 tahun 2014 tengtang keperawatan,” kata Wahyu.

“Perawat hanya meminta hak adil asas dan wajar mengenai take home pay (THP) berdasar pada pendapatan perawat Indonesia dan sesuai dengan pertimbangan kehidupan hidup layak (KHL),” tambahnya.

Upah honorer yg selama ini di berikan kepada perawat berkisar 300-500 ribu bahkan ada yg di bawah dari itu, belum lagi nasib dari perawat sukarela,” tambahhnya.

Pelayanan kesehatan merupakan hal vital bagi masyarakat jika kemudian tuntutan perawat tidak dilakukan sebagaimna mestinya ini akan menjadi dampak buruk bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Mamuju dapat kita ketahui secara intuisi bahwa tenaga perawat honorer dan sukarela di Mamuju tidak mendapatkan kelayakan yang sesuai dengan apa yang menjadi hak dasar mereka. (/*FA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here