29 Milyar Jadi Temuan BPK, Pemprov Raih Opini WTP

0
680
Ket.Foto: Penyerahan LHP Atas LKPD TA 2017 Diserahkan Oleh Pemeriksa Utama BPK, Ir.Saiful Anwar Nasution,M.Si.

KLIKSULBAR.ID – MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 (empat) kali berturut-turut sejak tahun 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Hasil pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2017 tersebut telah disampaikan BPK-RI dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung pada Selasa (5/6/2018).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LPKD TA 2017 diserahkan langsung oleh Pemeriksa utama BPK-RI, Bapak Ir. Saiful Anwar Nasution, M.Si. 

Dalam pidatonya, Bapak Saiful Anwar menyampaikan pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. 

“Jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,” ucapnya. 

Namun demikian tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. 

Ket.Foto: Foto Berasama Pemeriksa Utama BPK-RI,Ketua dan Wakil Ketua DPRD Usai Menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulbar.

Permasalahan bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. 

Permasalahan tersebut adalah: 

a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain terkait: 

  1. Pencatatan Buku Mutasi Gudang Farmasi dan Kartu Persediaan pada 28 Unit Pelayanan RSUD Tidak Tertib;
  2. Kesalahan Penganggaran Belanja Pada 3 OPD Senilai Rp2.647.015.000,00;
  3. Aset Renovasi per 31 Desember 2017 senilai Rp26.456.396.155,00 Tidak Diyakini Keberadaannya;
  4. Pengajuan klaim Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tidak Tertib; 

b. Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain 

  1. Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Jasa Medik Program Jaminan Kesehatan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tidak Sesuai Ketentuan;
  2. Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tidak sepenuhnya Memperhatikan Kewajaran Harga;
  3. Pembayaran Tunjangan Transport Anggota DPRD TA 2017 Melebihi Ketentuan standar Biaya Masukan TA 2017 senilai Rp232.880.000,00; 
  4. Pemberian Uang Representasi Kepada Tenaga Ahli Tidak sesuai ketentuan senilai Rp160.250.000,00; 
  5. Pendistribusian Pengadaan Benih Jagung untuk cadangan Benih Daerah Belum Dipertanggungjawabkan senilai Rp397.653.350,00;
  6. Proyek pembangunan gedung rumah sakit daerah kelas B Provinsi Sulawesi Barat mengakami kerusakan pada beberapa hasil pekerjaan;
  7. Pembayaran tunjangan profesi, tambahan penghasilan dan tunjangan khusus guru PNSD tidak sesuai ketentuan.

BPK meminta pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Lanjut dia mengatakan bahwa dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan. 

Untuk itu kata Syaiful Anwar berharap Provinsi Sulawesi Barat kedepan bisa mempertahankan kembali predikat WTP.

“Kedepan nanti harus lebih baik lagi. Pembangunan di segala bidang diharapkan meningkat dan pelayanan kepada masyarakat pun harus semakin baik dari yang sudah-sudah,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here