Kisruh “Lelang Jabatan” Pasca Pilkada Sulbar

0
229

Setelah Provinsi Sulawesi Barat menyelesaikan pesta demokrasi tingat daerah (pilkada serentak) 15 Februari 2017 6 Kabupaten. Sebagai terciptanya demokrasi yang berkualitas tentu tak bisa sebatas konstituen memberikan hak suaranya selama lima menit dalam bilik suara dan pengharapan demokrasi yang semakin baik dianggap selesai. Pengawasan dan mendorong demokrasi untuk terus berjalan tak semudah itu, tetapi ada proses lanjutan yang dilalui tanpa henti sebagai bukti bahwa proses demokrasi kita bukan seperti “pesta demokrasi yang dipaksakan” yang belum layak. Maksudnya adalah demokrasi yang dipaksakan untuk matang padahal seharusnya banyak hal yang harus dilalui sebagai negara dan daerah yang baru merangkak dalam demokrasi.

Kematangan demokrasi yang berjalan, akan terlihat terhadap karakter yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat. Terutama dewasanya kandidat memosisikan diri siap menang dan kalah, serta menjaga tim sukses agar tak membuat kerusuhan karena tak terima terhadap hasil yang ditetapkan KPU. Sikap kenegarawanan kandidat pada fase ini memang akan diperlihatkan. Mau tak mau, daerah adalah gambaran demokrasi nasional yang sesungguhnya karena daerah representatif karakter elit yang nanti bermigrasi dari daerah ke pusat (nasional).

Hasil pilkada Sulawesi Barat menjadi fokus tulisan saya. Mencoba memberikan solusi berjalannya demokrasi secara baik. Saya merekomendasikan “lelang jabatan” adalah langkah yang seharusnya dilakukan bagi kepala daerah yang menang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kemenangannya sebagai kepala daerah memang lahir dari amanah rakyat yang pantas dipertanggungjawabkan. Lelang jabatan bukanlah hal yang perlu ditakutkan bagi kepala daerah yang memenangi “kontes” politik. Meksipun kekhawatiran yang dimiliki kepala daerah yang terpilih adalah melunasi janji politik terhadap tim sukses dan penyandang dana pada pilkada.

Sudah lumrah dalam dunia politik Indonesia, hubungan antara pengusaha yang menjadi—sponsor dana kampanye kandidat untuk bertarung di pilkada. Malahan menjadi masalah saat kandidat memenangi kompetisi demokrasi ini, kebaikan sponsor dana nantinya akan berhubungan dengan adanya—permintaan proyek serta legitimasi dipermudah oleh kandidat yang diusung oleh pengusaha tadi.

Kongkalikong antara pengusaha dan penguasa terpilih umumnya bergerak pada deal-deal  posisi kepala dinas, jabatan ini niscaya bermuatan politis dibandingkan karir birokrasinya dipemerintahan. Sayangnya, kepala daerah terpilih sulit mengelakkan “deal-deal” ini.

Lelang jabatan merupakan wujud dari kesiapan kepala daerah untuk memperkenalkan tim dan barisan pendukung kinerja dan visi-misi kepala daerah terpilih kepada rakyat. Sehingga rakyat secara kuantitatif ikut merasakan dan masyarakat sipil secara kualitatif bisa berperan ikut mengadakan uji kelayakan kepada kepala dinas yang diperkenalan kepala daerah. Apakah itu merupakan orang terbaik? Atau hanya tagihan hutang politik pasca pilkada. Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses lima tahun kepemimpinan kepala daerah, maka korupsi, kolusi dan nepotisme akan bisa diminimalkan bahkan dihapuskan secara total.

Pelaksanaan lelang jabatan juga pernah dilakukan Jokowi pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan hal yang sama juga dilakukan Ahok pasca Jokowi terpilih menjadi presiden pada pilpres 9 Juli 2014. Jokowi dan Ahok yang didukung oleh masyarakat menengah kritis, pasca terpilih selalu melakukan kontak dengan masyarakat sipil soal keterbukaan kinerjanya.

Sehingga, Jokowi saat menjadi presiden dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menjaga kekuatan masyarakat sipil sebagai penopang kekuatan politiknya. Apalagi kita menyadari Ahok yang tanpa partai saat ini dan Jokowi yang kehilangan kekuatan pendukung utama kekuatan politiknya berharap kepada masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahannya. Makanya, lelang jabatan dengan pelbagai model apapun yang dilaksanakan Jokowi dan Ahok bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah yang terpilih.

Wacana “lelang jabatan” bukan terletak sebatas menghilangkan kekuatan kepala daerah membangun jaringan politik penopang pemerintahan. Masyarakat yang ini dikategorikan mayoritas dengan kelas menengah kritis, isu keterbukaan infomasi, jabatan dan anggaran adalah sesuatu yang terus dijaga agar kepala daerah bisa berperan memperkuat demokrasi secara lebih jauh, karena keterlibatan masyarakat sipil politik dinasti , misalnya, dinasti Atut membuktikan masyarakat sipil kehilangan arah keberanian menjadi bagian pengawasan demokrasi.

Jadi, pasca pilkada serentak ini jika masyarakat sipil tetap diberikan peran menguji dan melihat sistem pembagian kekuasaan yang fair dengan melihat kemampuan kredibilitas dan kapabalitas calon merupakan langkah bahwa demokrasi yang dilaksanakan bukan hanya selesai dengan memasuki bilik suara, memilih dan melabeli jari tangan dengan tinta.

Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan

Mahasiswa dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, berandil besar dalam hal check and balance terhadap pemerintah. Apakah itu mengawasi gerak-gerik maupun mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan mahasiswa bersinergi dengan pemerintah jika kebijakan pemerintah pro dengan rakyat. Pengaruh mahasiswa, atau daya tawar politik mahasiswa yang kuat mahasiswa mampu memengaruhi suatu kebijakan publik- menunjukkan kekuatan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. Rezim Orde Lama dan Orde Baru menjadi saksi bagaimana kekuatan mahasiswa ketika mereka telah bersatu.

Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi momok tersendiri bagi penguasa korup, baik itu lokal maupun pusat. Sebab, gerakan-gerakan tersebut mengganggu kenyamanan pemilik kekuasaan korup tersebut. Mereka yang biasanya bersantai di kursi empuk dan bermandikan sejuknya ruangan ber-AC, dengan adanya gerakan mahasiswa tidak bisa lagi menikmati senikmat-nikmatnya kenikmatan jabatan tersebut. Terlebih jika gerakan yang dilakukan mahasiswa itu berupa turun ke jalan. Maka, mereka yang bersantai itu tidak akan mampu tidur nyenyak di kasur empuknya. Kuasa mahasiswa itu akan memaksa kejahatan tersebut untuk keluar.

Banyak pihak –terutama kalangan konservatif- menyatakan turun ke jalan itu sebagai tindakan sia-sia dari mahasiswa. Aneh bukan? Jika tidak ada masalah di pemerintahan, seharusnya pemerintah itu tidak memiliki masalah dengan gerakan mahasiswa. Justru mereka bangga dengan sikap reaktif dan kritis dari mahasiswa.

Namun, yang perlu dicatat adalah aksi turun ke jalan pada dasarnya untuk menarik keluar “kejahatan-kejahatan” yang tengah duduk manis di ruangannya, yang tengah tertawa lepas dengan hingar bingar kenikmatannya. Kalau bahasanya Iwan Fals dalam lagu Bongkar itu, “robohkan setan yang berdiri mengangkang”. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa itu bukan untuk mati konyol, tetapi substansinya adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang bagaimana suatu kebobrokan yang tengah bersembunyi itu, atau disembunyikan oleh kaki tangannya. Sehingga, perlu kiranya untuk dipaksa keluar dan dilihat oleh rakyat.

 
Upaya Pengalihan

Tidur tidak nyaman, menjadi suatu hal yang sangat mengganggu bagi mereka yang terbiasa menikmati kenyamanan. Pun demikian dengan para pemimpin korup, mereka tidak bisa tidur nyenyak jika rakyat ataupun mahasiswa tengah bergejolak menentangnya. Beragam klarifikasi digelar terus menerus untuk memperbaiki citra, berbagai media diupayakan untuk mendukung atau membelanya, berbagai macam massa bayaranpun dicari.

Namun, ada satu lagi cara yang sering dipakai kini, yaitu upaya pengalihan. Dengan kuasa yang dimiliki pemimpin pemerintahan, mereka pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menghegemoni massa, khususnya mahasiswa. Misalnya, dalam konteks kehidupan di kampus, tentu pemerintahannya adalah pihak rektorat, dengan rektor sebagai pemimpin.

Dalam hal aksi yang dilakukan organisasi mahasiswa, tidak jarang rektor hadir untuk menemui pihak mahasiswa, tapi tidak jarang pula hilang tanpa alasan –tidak ada ditempat- di ruang kerjanya. Konon itu karena informasi waktu aksi bocor, sehingga ada upaya mencari-cari kegiatan sebagai alasan.

Dalam hal rektor maupun perwakilannya (wakil rektor) berhadapan dengan mahasiswa, komunikasi-komunikasi politik menjadi senjata pemilik kekuasaan tersebut. Apakah jawaban yang diplomatis, mengeluarkan naluri-naluri keibuan atau kebapakan, bahkan upaya mengecilkan mental mahasiswa. Jawaban diplomatis untuk menenangkan mahasiswa, naluri kebapakan untuk meredakan amarah mahasiswa dan upaya mengecilkan mental untuk menghilangkan minat aksi mahasiswa.

Contohnya, dalam hal jawaban diplomatis itu sering rektor atau perwakilannya berkata, “oke akan kami bicarakan dengan atasan nanti”, “silakan adek-adek mahasiswa menyampaikan keluh kesahnya, biar kami catat dan kami sampaikan kepada rektor”. Atau parahnya, politik cuci piring dilakukan. Kemudian dalam hal naluri kebapakan, biasanya bilang “adek-adek mahasiswa ini sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri, marilah kita bicara baik-baik”, dan terkadang membawa mahasiswa untuk audiensi di dalam ruangan, dan disajikan makanan agar emosi aksi di jalan mendingin. Dan terakhir, upaya mengecilkan mental ini biasanya perihal masa depan. Misalnya, mengatakan “yang sering demo ini jarang diterima saat melamar kerja” atau, “bukan zamannya lagi demo, tapi berwirausaha”.

Benang merahnya, beragam upaya yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan untuk mengamankan kekuasaan. Ketika mahasiswa mendiamkan, maka tidak jarang kebijakan-kebijakan yang menyentuh ranah mahasiswa dibuat dan disahkan tanpa melibatkan aspirasi mahasiswa.

Menolak bungkam

Mendidik massa dengan gerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Hal ini menunjukkan bagaimana keseriusan mahasiswa dalam mengawal suatu pemerintahan di negaranya. Karena bagaimanapun, sifat kritis mahasiswa itu perlu tetap ada untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dari pemerintah. Karena, akan mudah sekali bagi pemerintah untuk “menenangkan” mahasiswa jika tidak kritis. Apakah dengan jawaban-jawaban diplomatis, maupun –meminjam istilah Iwan Fals- Sabar, sabar dan tunggu. Sehingga, harapan palsulah yang akan kita dapat. Oleh karena itu, kritis itu perlu, terlebih melihat realitas bangsa yang masih belum stabil. Dari aspek ekonomi, sosial, politik dan hukum terdapat segudang masalah dan indikasi masalah, sehingga perlu untuk senantiasa dikawal.

Untuk regenerasi kritis, istilah “mendidik massa dengan gerakan” dapat mewakili bagaimana proses itu dilakukan. Mereka berpraksis, yaitu refleksi dan aksi. Merefleksi dengan beragam kajian dan aksi dengan gerakan. Sehingga siklus semacam itu menjadi “kenikmatan” tersendiri terhadap gerakan. Ini membuktikan bahwasanya mendidik penguasa dengan perlawanan bukanlah sikap mahasiswa yang apatis dengan bangsanya, namun merupakan wujud kepeduliannya dengan mengawal dan mengkritisi pemerintah. Bahkan, melakukan perlawan jika penguasa itu keluar dari rule nya atau mengkhianati rakyat. Konteksnya, bukan perlawanan anarkis, subversif maupun perlawanan dengan modal otot. Tetapi perlawanan yang juga memakai sisi akademis (kajian) dan hal-hal kemahasiswaan (fungsi mahasiswa). Berpikir, bergerak atau mati di tempat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here